Halloween Costume ideas 2015

Keadilan Restoratif: Representasi Sistem Hukum Masyarakat Adat (Oleh. Muhammad Reza Murti, S.H.)

Hukum dan keadilan selayaknya mata koin dimasing-masing sisi yang tidak terpisahkan, hukum memposisikan diri sebagai sarana dan keadilan lah yang menjadi tujuan. Cita luhur hukum Indonesia yang tersimpul dari beragam etnis tidak terkecuali dengan masyarakat hukum adat Papua yang kesemuanya mensyaratkan adanya keadilanyang berdasarkan hati nurani dalam setiap penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu khasanah baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia untuk mengakomodir nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat Indonesia.adalah pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif pada pokoknya merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban layaknya sedia kala sedangkan sistem peradilan pidana nasional menekankan pada hukuman badan sebagai hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana disertai dengan segala hukum tambahan yang melekat.

Prinsip Keadilan Restoratifterlebih dahulu diterapkan oleh masyarakat hukum adat karena prinsip hukum bagi masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan musyawarah-mufakat yang seyogyanya juga berlaku pada sistem keadilan restoratif.

Keselarasan Prinsip Keadilan Restoratif dan Prinsip Hukum Masyarakat Adat
Dalam sejarah hukum nasional, sistem hukum masyarakat adat merupakan ibu kandung dari sistem hukum nasional Indonesia, sebab jauh sebelum sistem hukum nasional terbentuk, sistem hukum masyarakat adat di Indonesia termasuk di Papua telah menunjukkan eksistensi dengan segala perangkat dan aturan mainnya, hal ini diperkuat dengan salah satu sumber hukum formil Indonesia adalah kebiasaan/hukum adat.

Eksistensi masyarakat hukum adat hingga sekarang ini tetap terjaga melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuanmasyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” hingga berbagai produk hukum lainnya seperti Peraturan Daerah yang mengatur tentang masyarakat hukum adat.

Salah satu landasan sosiologis lahirnya sistem keadilan restoratif yaitu sebagai bentuk penghormatan, pengakuan dan perlindungan oleh negara terhadap masyarakat hukum adat, hal ini kemudian terejawantahkan dalam proses penyelesaiankeadilan restoratif yang mengadung nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah-mufakat antara pihak korban dan pihak pelaku.

Kedudukan negara dalam penerapan sistem keadilan restoratif adalah sebagai fasilitator bagi para pihak korban dan pihak pelaku, representasi negara itu sendiri yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Jaksa. Pemberian kewenangan kepada Jaksa dalam penerapan keadilan restoratif kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya berbagai instrumen hukum dari Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jaksa dalam menerapkan ketentuan keadilan restoratif dilakukan secara independen dan kebenaran berdasarkan hukum serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara garis besar, syarat untuk menerapkan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan untuk: (1) tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, (2) tindak pidana hanya diancam denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, (3) akibat kerugian dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00, sedangkan penerapan keadilan restoratif tidak berlaku untuk tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas bagi masyarakatyaitu tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, serta tindak pidana yang memiliki ancaman minimal.

Persamaan identik antara keadilan restoratif dengan sistem hukum masyarakat adat yaitu: pertama, proses penyelesaian yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan musyawarah-mufakat dimana hal tersebut selaras dengan semangat keadilan restoratif ataupun sistem hukum masyarakat adat, kedua menjaga keharmonisan masyarakat, dimana sistem hukum masyarakat adat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan komunal sedangkan keadilan restoratif juga untuk kepentingan masyarakat luas dengan cara melindungi keharmonisan masyarakat layaknya pepatah masyarakat papua yaitu “sa jaga ko, ko jaga sa”.

Dengan adanya kesamaan diantara keduanya, memperlihatkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerapkan keadilan restoratif berangkat dari kepentingan hukum masyarakat tanpa ada intervensi ataupun pengaruh dari pihak lain dengan satu tujuan luhur yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai positif dari penerapan keadilan restoratif yang sejalan dengan sistem hukum masyarakat adat akan memberikan manfaat yaitu, meningkatnya rasa saling percaya antara penegak hukum dengan masyarakat, semakin memperkuat tertib budaya hukum masyarakat, serta menjadi identitas nasional dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Hingga pada akhirnya, keselarasan antara keadilan restoratif dan sistem hukum masyarakat adat akan menjadi suatu simbol hukum bagi bangsa Indonesia yang majemuk namun tunggal dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh. Muhammad Reza Murti, S.H.
Penulis merupakan Analis Penuntutan (Calon Jaksa) Kejaksaan Negeri Nabire

Posting Komentar

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget